Jangan Menutup Mata! Pentingnya Peran Serta Masyarakat Dalam Mengawal Harta Negara

BPK Kawal Harta Negara
Jangan Menutup Mata! Pentingnya Peran Serta Masyarakat Dalam Mengawal Harta Negara - Berbicara mengenai BPK Kawal Harta Negara tentunya kita sudah mengetahui bahwa harta negara yang di kawal oleh BPK merupakan uang yang sebagian besar berasal dari pajak rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat juga.

Namun masih saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan dan mengelola harga negara tersebut untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Berikut contoh kasus penggunaan harta negara yang dikelola secara tidak jujur.

Contoh kasus 1 - Kerugian Daerah

Saya punya cerita ketika berkunjung ke Kabupaten Indragiri Hulu dan kebetulan melewati sebuah jalan dimana sedang ada pekerjaan pengaspalan jalan yang bisa dibilang belum rampung dan dibiarkan begitu saja, padahal menurut informasi warga bahwa di dalam kontrak pekerjaan disebutkan bahwa panjang jalan yang harus diaspal adalah sepanjang 3 km, namun setelah melakukan pengecekan di lapangan baru selesai 2,5 km nah berarti terdapat kekurangan pekerjaan aspal sepanjang 0,5 km.

Yang saya tahu untuk pekerjaan aspal jalan sebelum dilaksanakan biasanya sudah ada dasar perencanaannya sehingga bisa diketahui jumlah aspal yang dibutuhkan. Lalu kenapa bisa kurang? 

Contoh kasus 2 - Kerugian Negara

Cerita dari saudara saya yang pernah menjadi sukarelawan di Kabupaten Kapuas Hulu untuk kegiatan bantuan sosial ternyata banyak kejanggalan mengenai aliran dana sosial tersebut yaitu terdapat pengeluaran belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan senilai Rp1,56 miliar tanpa persetujuan gubernur dan tidak didukung bukti yang lengkap dan sah.

Setiap transaksi apapun apalagi menggunakan dana sosial dari bantuan negara, sumbangan, bantuan pemda dan dana bantuan dari sumber lainnya untuk kepentingan kemanusiaan jika tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran atau kuitansi yang sah dan persetujuan pemerintah setempat. Mengalir kemana ya uang segitu banyak?



Selain kasus diatas ada juga kasus-kasus seperti :
  • Kekurangan Penerimaan
  • Uang Yang Belum/Tidak Dipertanggungjawabkan
  • Administrasi
  • Ketidakhematan/ Pemborosan
  • Ketidakefektifan 
  • Dan lain-lain yang mengarah pada indikasi tindak pidana.

Dampak yang ditimbulkan jika keuangan negara di mainkan untuk keuntungan memperkaya diri sendiri.
  • Pembangunan daerah akan terhambat
  • Pemborosan uang negara
  • Meningkatnya hutang negara
  • Rendahnya kualitas barang dan jasa
  • Bertambahnya rakyat miskin

Namun perlu diketahui bahwa tidak semua kerugian negara yang ditemukan oleh BPK dalam pemeriksaan merupakan tindakan korupsi bisa juga karena kelalaian dan bukan karena tujuan memperkaya diri sendiri. BPK akan meminta pihak terperiksa untuk hanya mengganti kerugian tersebut, dengan membayar uang yang harus dikembalikan kepada kas Negara

Tetapi apabila masyarakat mencurigai atau menemukan indikasi adanya tindak pidana maka bisa langsung melapor ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Caranya seperti apa, simak artikel ini sampai selesai :)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Visi
Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Misi
  1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; 
  2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional

Tujuan  Strategis

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis, yaitu:
  1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan
  2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Nilai Dasar BPK

  1. Independensi; yaitu bahwa BPK menjunjung tinggi independesi baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, BPK bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/ atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi;
  2. Integritas; yaitu bahwa BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
  3. Profesionalime; yaitu bahwa BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Hal-hal mengenai BPK semuanya sudah tertuang ke dalam UUD 1945 (setelah amandemen) diantaranya :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23F
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Perneriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23G
(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006
Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara

BPK Kawal Harta Negara

Pasti pada penasaran kan lembaga mana saja yang diperiksa BPK?

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh :
  1. Pemerintah Pusat
  2. Pemerintah Daerah
  3. Lembaga Negara lainnya
  4. Bank Indonesia
  5. Badan Usaha Milik Negara
  6. Badan Layanan Umum
  7. Badan Usaha Milik Daerah
  8. dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan seperti negara badan hukum milik negara, LPS, yayasan yang mendapat fasilitas negara, komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang ( KPK, KPU, KPI, dan sebagainya), serta badan swasta yang menerima dan/atau mengelola uang negara.
BPK Kawal Harta Negara

Keuangan negara yang dimaksud adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Namun demikian, sampai saat ini masih ada lembaga pemerintahan yang tidak sepenuhnya bisa diperiksa oleh BPK, yaitu penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak. Ini terjadi karena UU Perpajakan memang menutup akses BPK pada pemeriksaan penerimaan pajak.


BPK Kawal Harta Negara

Kenapa BPK bisa sejajar dengan Presiden dan lembaga negara lainnya?

Penjelasannya sederhana, BPK harus memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dijalankan pemerintah dan lembaga-lembaga negara ketatanegaraan, baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah;

Dalam UU No. 15 tahun 2006 ini secara jelas dikatakan bahwa BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan professional. Ini sangat diperlukan dalam rangka upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penegasan tentang “bebas dan mandiri” ini penting mengingat pemerintahan-pemerintahan sebelumnya senantiasa berusaha mengendalikan kiprah dan ruang gerak BPK sehingga BPK tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara optimal.

BPK Kawal Harta Negara
Bila BPK berada di bawah kendali Presiden, ruang gerak BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara akan terbatas. Suatu lembaga yang dikendalikan presiden tidak akan mungkin berposisi independen saat memeriksa bagaimana pemerintahan yang dipimpin presiden menjalankan tanggungjawabnya.
Pernah pada beberapa kesempatan saya bertanya pada teman-teman di lingkungan tempat saya tinggal mengenai BPK namun kebanyakan dari mereka menjawab "kurang tahu, sama seperti KPK ya?"

BPK itu bukanlah KPK yang lain

Padahal sebagian besar kasus korupsi yang ditangani KPK maupun penegak hukum lainnya berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lalu dijadikan sebagai bukti maupun informasi awal yang dimiliki penegak hukum.

Berikut perbedaan antara BPK dan KPK yang saya olah dari berbagai sumber.
BPK Kawal Harta Negara
Bisa dibilang jika berkali-kali KPK berhasil menjebol gawang lawan, tetapi BPK-lah yang sering mengoper bola dengan cantik.

via GIPHY

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (Pasal 1 angka 1 UU No. 15/2004)

Sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, ada 3 (tiga) jenis pemeriksaan yaitu :

1. Pemeriksaan keuangan

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

2. Pemeriksaan kinerja

Pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Pemeriksaan di luar pemeriksaan dan keuangan dan peme-riksaan yang dilakukan untuk tujuan khusus tertentu dan dapat juga di-lakukan sebagai tindak lanjut peme-riksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja karena ada persoalan penting yang harus diselesaikan.
BPK Kawal Harta Negara

Hasilnya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp13,70 triliun pada semester I tahun 2017. Jumlah itu berasal dari penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara, koreksi subsidi, dan koreksi cost recovery.

BPK Kawal Harta Negara
Selain BPK RI Pusat, BPK juga memiliki kantor perwakilan di 34 provinsi di seluruh Indonesia itulah mengapa BPK menjadi lembaga yang berperan penting dalam mengawal harta negara khususnya di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Dengan banyaknya kantor perwakilan BPK di setiap daerah diharapkan mampu mengawal harta negara dengan baik demi mendorong akuntabilitas keuangan negara.
BPK memberikan penilaian dalam bentuk 4 (empat) kategori opini, yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP atau uniqualified opinion)
Adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan pihak yang diperiksa telah disajikan dengan wajar. Dengan kata lain, pelaporan dinilai telah disusun dengan memuaskan

2. Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP atau Qualified Opinion)
Adalah opini bahwa pada umumnya laporan keuangan telah disajikan secara wajar namun terdapat sejumlah bagian tertentu yang belum memenuhi standard.

3. Opini Tidak Wajar (TW atau Adverse Opinion)
Adalah opini bahwa laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan penyusun laporan keuangan tidak mau melakukan perbaikan meski sudah ada koreksi yang diajukan auditor dalam pemeriksaan

4. Menolak Memberikan Pendapat (atau Tidak Memberikan Pendapat atau Disclaimer Opinion)
Adalah opini bahwa auditor ti-dak dapat memberikan kesim-pulan atau pendapat atas laporan keuangan, karena berbagai hal, misalnya karena pihak yang di-periksa membatasi ruang lingkup pemeriksaan.
Tentunya demi untuk membangun kredibilitas BPK, dilakukan juga pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan (Pasal 32 ayat (2) UU 15 tahun 2006).

BPK Kawal Harta Negara

Bahkan untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK dikaji (di-review) oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia.

BPK Kawal Harta Negara

Sebenarnya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya berbagai pelanggaran yang mengakibatkan timbulnya kerugian dan potensi kerugian negara, diantaranya :

1. Sumber daya manusia kurang memadai

- Pengetahuan dan skill yang rendah terhadap pelaksanaan prosedur dan ketentuan yang berlaku seperti mekanisme penganggaran yang berakibat pada kekurangan dan kesalahan pencatatan, pemahaman dan persepsi yang keliru terhadap berbagai peraturan menyebabkan munculnya berbagai penyimpangan,

- Kelalaian dan ketidaktertiban dalam menjalankan ketentuan seperti keterlambatan dalam penyusunan dan pelaporan Laporan Keuangan, tidak ada/kurang bukti administrasi, tidak adanya pencatatan dan tidak adanya buku kas,

- Moral hazard dari pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran.

Oleh karena itu proses perekrutan dan pelatihan yang efektif terhadap pihak yang berkaitan menjadi suatu keharusan. Hal tersebut tentu harus disertai dengan supervisi yang ketat serta pemberian sanksi yang tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku

2. Lemahnya hubungan antar instansi

Prinsip-prinsip keorganisasisan tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti koordinasi antar instansi Pemda tidak berjalan secara efektif dan lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang. Persoalan ini merupakan salah satu kelemahan birokrasi yang harus dihilangkan.

Pemberian insentif bagi pemda yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) optimal patut dipertimbangkan. Sebaliknya bagi pemda yang memiliki LKPD buruk, punishment berupa pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) misalnya dapat menjadi cambuk tersendiri disamping sanksi administrasi bahkan pidana yang melakukan pelanggaran berat.

3. Peraturan yang memiliki celah

Banyak ditemui peraturan yang tidak ada/ lengkap yang menjadi acuan pelaksanaan tatakelola pemerintahan sehingga rawan menimbulkan penyimpangan. Penetapan dan penyempurnaan aturan menjadi suatu keharusan dan lazim diketahui oleh pihak yang terkait.

Namun yang menjadi problem tatkala hal tersebut dibiarkan berlarut-larut sehingga menjadi celah terjadinya moral hazard. Oleh karena itu hal ini kembali kepada peran lembaga lain yang bertugas untuk mengawal terwujudnya pengelolaan anggaran yang accountable dan transparan.

4. Sanksi terlalu ringan

Penegakan hukum yang rendah dan sanksi hukum yang tidak menimbulkan efek jera Sejumlah pelanggaran misalnya terus berulang akibat hanya berupa teguran. Sejumlah pelanggaran yang terindikasi kriminal seringkali tidak dilanjuti oleh pihak yang berwenang melakukan penyelidikan.

Padahal semestinya BPK dapat memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan yang berindikasi kriminal. Misalnya pembayaran yang berindikasi merugikan keuangan daerah hanya cukup diselesaikan dengan penyetoran ke kas daerah sejumlah uang yang dikeluarkan.

5. Keterbatasan fungsi audit

Keterbatasan fungsi audit BPK yang hanya untuk mencocokan akun dan melihat kesesuaian dengan standard akuntansi dan peraturan yang berlaku. Akibatnya laporan BPK tidak menunjukkan bahwa suatu temuan yang berpotensi merugikan adalah disengaja tetapi cenderung dengan indikasi kelalaian. Oleh karena itu patut dipertimbangkan agar opini BPK diperluas sehingga dapat menjadi bukti awal dalam proses penyelidikan hukum pada LKPD yang dianggap bermasalah.

6. Indikator antara dana dan keberhasilan

Ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana daerah seharusnya tidak hanya dinilai dari sisi administrasi, tetapi dikembalikan pada kinerja daerah dalam melaksanakan tugas utamanya yakni mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa indikator dapat digunakan seperti jumlah lapangan kerja tercipta, peningkatan jumlah masyarakat yang dapat mengakses air bersih, kesehatan, pendidikan, dll. Artinya, tidak cukup hanya dinilai dari keberhasilan dari sisi administrasi dan birokasi.

Bila ukuran kinerja tidak dievaluasi maka sangat mungkin dana yang dikelola semakin besar dan wajar secara administrasi tetapi tidak meningkatkan kinerja pemda dalam pelaksanaan tugas utamanya.

7. Tidak pernah diungkap

Mengenai temuan-temuan yang diindikasikan ke dalam tindak pidana yang harus dilaporkan kepada pihak Kepolisian atau Kejaksaan selama ini tidak pernah diungkap mengenai temuan-temuan apa saja dan terjadi di instansi atau daerah mana saja. Dan data mengenai temuan-temuan yang sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi/ daerah tidak pernah diketahui mana-mana saja yang sudah selesai, mana yang belum selesai dan mana yang masih dalam proses penyelesaian.



Lalu bagaimana caranya masyarakat supaya bisa ikut berpatisipasi dalam mengawal harta negara bersama BPK?

Caranya cukup mudah simak infografis di bawah ini!

BPK Kawal Harta Negara
Sumber gambar www.bpk.go.id
Bagaimana? Mudah bukan?

Kalau masih kurang jelas silakan menghubungi kontak yang tertera pada infografis di atas.

Oh iya pasti teman-teman juga penasaran seperti apa cara kerja BPK dalam memantau hasil pemeriksaanya. Menurut Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari mengatakan, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah meluncurkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017 dan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) demi efisiensi dan efektifitas kerja BPK. Mantab!
Dalam mempermudahkan kegiatan BPK Kawal Harta Negara guna pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK juga memiliki aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara BPK dengan entitas yang diperiksa yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 yang menjelaskan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

SIPTL - Mengelola data pemantauan tindak lanjut secara online dan realtime

Kelebihannya :
  1. Tanpa proses manual 
  2. Mengurangi biaya pemantauan
  3. Bisa diakses secara online
  4. Bisa dioperasikan melalui gadget Tab, Smartphone, Dekstop dan Laptop
  5. Lebih aman karena menggunakan Single Data BPK/ Entitas
  6. Lebih ramah lingkungan
Aplikasi SIPTL memiliki 2 (dua) modul utama :

1. SIPTL Eksternal

BPK Kawal Harta Negara
eauditee.bpk.go.id
Untuk satuan pengawasan pemerintah :
  • Kementrian
  • Lembaga
  • Pemerintah Daerah
  • BUMD
  • DUMN

2. SIPTL Internal

BPK Kawal Harta Negara
siptl.bpk.go.id
Untuk digunakan oleh BPK

Manfaat Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) antar lain:
  1. Proses monitoring secara real time sehingga meningkatkan kinerja pemantauan Tindak Lanjut (TL)
  2. Meningkatkan partisipasi entitas secara lebih aktif dalam proses pemantauan TL
  3. Early warning diberikan secara otomatis dan berkala oleh aplikasi sehingga mengurangi risiko pidana karena kelalaian menggunakan TL
  4. Kelengkapan dokumentasi dan validitas data terjaga serta kemudahan pencarian dokumen TL
  5. Imbal balik dengan program E-audit.

Dengan adanya aplikasi ini, BPK dan entitas yang diperiksa bisa saling berkomunikasi langsung melalui jaringan online, dengan cepat dan akurat, serta dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun.

Terakhir

Saya ucapkan Dirgahayu BPK RI ke-71 yang jatuh pada tanggal 1 Januari lalu, semoga semakin memantapkan independensi, integritas, dan profesionalisme BPK RI untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
BPK Kawal Harta Negara

Jangan lupa mem-follow, like dan subscribe akun sosial media BPK RI :

Sumber referensi tulisan : www.bpk.go.id
Feature image : unsplash.com

27 comments:

  1. Kita aminkan untuk yang di paragraf terkahir, ya Mas 😄

    ReplyDelete
    Replies
    1. amiin semoga visi dan misinya mampu mengubah Indonesia menjadi lebih baik

      Delete
  2. yaps setuju, karena kita rakyat indonesia juga berperan dalam hal ini demi kemajuan Pengelola Keuangan Negara. Jadi kita memang kudu bekerjasama dan terus dukung BPK ini untuk kedepannya.

    ReplyDelete
    Replies
    1. iya mbak BPK dan rakyat harus bersinergi bersama dalam kawal harta negara

      Delete
  3. Yah semoga tak hanya BPK yang punya integritas tinggi, saya harap lembaga lain pun mengikuti jejak BPK

    ReplyDelete
    Replies
    1. yah semoga bisa jadi teladan buat lembaga negara lainnya ya mas, transparan, integritas dan profesional

      Delete
  4. Semoga semua faktor penyebab kerugian negara bisa sama2 diperbaiki mas.

    ReplyDelete
  5. bpk di tangan orang sipil kayak gini ya

    ReplyDelete
  6. Semoga tetap menjalankan fubgsi dan tugasnya sesuai dgn visi dan misinya
    Dan selamat ultah buat bpk yg ke 71

    ReplyDelete
  7. langkap banget ulasannya, kesimpulannya saya setuju jika kita juga harus interpensi pemerintah untuk menjaga agar harta negara ini utuh dan tidak dibawa kabur serta terberantasnya korupsi.

    ReplyDelete
  8. Infografisnya keren-keren euy👌👌👌

    ReplyDelete
  9. Semoga BPK menjadi 'malaikat pencabut nyawa' para penggelap uang negara..

    ReplyDelete
    Replies
    1. hehe jangan lah mas, cukup dimiskinkan sama penjara yang sesuai dengan undang-undang yaang berlaku saja

      Delete
  10. Semoga BPK bisa menjaga konsistensi dalam mengkawal harta negara demi kesejahteraan masyarakat, amin!

    ReplyDelete
  11. Kesejahteraan rakyat harus dinomorsatukan, agar uang negara bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat bukan para koruptor.

    ReplyDelete
  12. Saya suka dengan kerja profesionalisme nya BPK dengan penuh kehati-hatian agar semua masalah terselesaikan hingga tuntas tanpa terlewat satupun.

    ReplyDelete
  13. Yang banyak orang tau, lembaga tinggi negara memiliki tanggung jawab penuh pada urusan negera, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan negara.

    Yang belum banyak orang tau, saat ini masyarakat pun bisa berpartisipasi dalam mengawal harta negara bersama BPK.

    Seperti yang ada di tulisan ini.

    Semoga kedepannya semakin banyak orang yang sadar dan peduli untuk MAU berkontribusi dan berpartisipasi untuk negara ^-^

    ReplyDelete
  14. penting banget nih bagi kita bisa tahu sampai mana harta negara yaa.. semoga transparan saja.

    ReplyDelete
    Replies
    1. iya koh biar bisa direkam buat apa aja sih uang negara ini kalo rugi terus kan imbasnya ke rakyat juga

      Delete
  15. Dirgahayu BPK....

    BPK memegang peran penting untuk terus mengontrol transparansi penggunaan keuangan negara....

    ReplyDelete
  16. dirgahayu BPK, Semoga terus bekerja dengan hati untuk mengawasi harta negara agar sampai ke tujuan yang tepat dan tidak jatuh ke tangan para penjajah negeri sendiri

    ReplyDelete

- Admin tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis.
- Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.